Unit Pengumpul Zakat
Kemendikdasmen

Lembaga resmi pengelola zakat profesi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, beroperasi di bawah koordinasi BAZNAS Republik Indonesia.

Identitas

Visi & Misi UPZ

Visi

"Menjadi Unit Pengumpul Zakat yang terpercaya, transparan, dan berdampak dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik di lingkungan Kemendikdasmen."

Misi

Menghimpun zakat profesi secara profesional dan amanah dari seluruh unit eselon
Menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran melalui program-program yang terstruktur
Mewujudkan transparansi pengelolaan zakat melalui teknologi informasi
Meningkatkan kesadaran berzakat di lingkungan Kemendikdasmen

Legalitas

Dasar Hukum

UPZ Kemendikdasmen beroperasi berdasarkan regulasi zakat nasional dan keputusan resmi pemerintah.

Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Keputusan BAZNAS: Keputusan BAZNAS Nomor 87 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemendikdasmen.
Peraturan Menteri: Peraturan Menteri terkait pelaksanaan pengelolaan zakat di lingkungan Kemendikdasmen.
Instruksi Presiden: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Sejarah Singkat

Kemendikdasmen adalah Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS dan Kemendikdasmen berdasarkan Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. UPZ BAZNAS Kemendikdasmen memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kemendikdasmen.

Lahirnya SK BAZNAS Nomor 87 Tahun 2025 mengukuhkan peran UPZ Kemendikdasmen sebagai unit yang berwenang melakukan pengumpulan dan pengelolaan zakat di lingkungan Kemendikdasmen. Dengan demikian, UPZ Kemendikdasmen bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Struktur